BONE BOLANGO — Ramlan Daaliuwa menilai keterbukaan informasi soal izin smelter bukan sekadar formalitas. Masyarakat, kata dia, butuh kepastian hukum di setiap tahap pembangunan agar tak ada kesimpangsiuran yang justru memicu resistensi.
Dokumen Apa Saja yang Jadi Sorotan?
Ramlan menyebut beberapa dokumen krusial yang perlu diketahui publik. Mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, hingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ia juga menyoroti dokumen teknis lain yang disyaratkan pemerintah.
“Perusahaan diharapkan dapat menyampaikan secara terbuka sejauh mana progres pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan. Jika sementara berproses, masyarakat juga perlu mengetahui dokumen apa saja yang telah selesai dan mana yang masih dalam tahap pengurusan,” ujar Ramlan dalam keterangannya, pekan lalu.
Mengapa Keterbukaan Ini Penting?
Menurut Ramlan, selama ini masyarakat hanya menerima informasi sepenggal. Akibatnya, rumor dan spekulasi mudah berkembang. Padahal, warga pada prinsipnya mendukung investasi yang membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bulawa.
“Masyarakat tentu berharap investasi yang masuk dapat berjalan dengan baik, namun tetap memperhatikan aspek transparansi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat sekitar,” katanya.
Apa Peran Pemerintah Daerah?
Ramlan juga meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait tak sekadar menjadi penonton. Ia mendorong Pemkab Bone Bolango bersikap objektif dalam menyampaikan status perizinan proyek smelter. Komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat harus terjaga.
“Semakin terbuka informasi yang disampaikan, maka masyarakat akan semakin mudah memahami proses yang sedang berjalan. Transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tambah Ramlan.
Investasi vs. Kepastian Hukum
Hingga kini, warga Mamungaa dan sekitarnya masih menanti penjelasan resmi dari pihak perusahaan. Mereka berharap seluruh tahapan pembangunan smelter berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas industri pengolahan nikel di kawasan Teluk Tomini. Bone Bolango sendiri tengah gencar menarik investasi hilirisasi, namun kerap dihadapkan pada persoalan tata ruang dan izin lingkungan yang belum tuntas.
