GORONTALO — Tradisi kepresidenan yang terukur dan cenderung berhati-hati dalam bertutur kata disebut telah didobrak. Jika era Susilo Bambang Yudhoyono identik dengan formalitas yang santun dan era Joko Widodo dengan gaya "obrolan warung kopi", maka era Prabowo Subianto menghadirkan pendekatan yang berbeda: bicara berapi-api, dinamis, dan sering kali meninggalkan teks resmi demi berbicara dari hati.
Teori Pelanggaran Harapan: Saat Celetukan Mengguncang Pasar
Fenomena ini dijelaskan Abdul Wahab melalui Teori Pelanggaran Harapan dari Judee Burgoon. Masyarakat memiliki standar bahwa seorang presiden seharusnya bersikap elegan, logis, dan mampu menahan emosi. Ketika standar itu dilanggar, respons publik bisa berubah menjadi kecemasan.
"Ketika Presiden terpancing emosi dan melontarkan celetukan spontan, otak publik meresponsnya sebagai pelanggaran negatif yang dapat meruntuhkan wibawa pemimpin," ujar Abdul Wahab. Dampaknya, menurut dia, tidak berhenti pada soal etika, melainkan menembus urusan ekonomi.
Salah satu contoh yang disorot adalah pernyataan spontan yang menyebut masyarakat desa tidak perlu khawatir soal dolar karena tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing. Pernyataan di pertengahan tahun 2026 itu dinilai memicu kepanikan investor. Padahal, harga pupuk dan pakan ternak sangat bergantung pada nilai tukar dolar.
Spiral Keheningan dan Risiko Data yang Keliru
Penggunaan bahasa yang keras juga menjadi catatan tersendiri. Merujuk pada teori Spiral of Silence dari sosiolog Elizabeth Noelle-Neumann, bahasa intimidatif berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Masyarakat menjadi takut menyuarakan realitas pahit karena khawatir dicap tidak nasionalis.
Akibatnya, presiden hanya menerima laporan yang "manis-manis" dari bawahannya. Kondisi ini diperparah dengan insiden kesalahan data dalam forum sakral Sidang Tahunan MPR 2026, ketika penyebutan upah buruh kupas bawang Rp 700.000 yang ternyata hanya Rp 700 per hari. Kesalahan semacam ini, menurut Abdul Wahab, bisa menghancurkan wibawa pemerintah di mata publik yang rasional.
Bakom RI: Tameng Komunikasi Pemerintah
Menyadari risiko besar tersebut, Istana tidak tinggal diam. Pemerintah membentuk Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) sebagai "pasukan pemadam kebakaran" narasi. Lembaga yang dipimpin tokoh seperti Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi ini bertugas merapikan sisa-sisa ucapan presiden, meralat data yang keliru, hingga meredam kepanikan internasional.
Strateginya jelas: membiarkan Presiden tampil autentik, namun membentenginya dengan tim komunikasi yang sigap memastikan pesan dan niat baik tetap tersampaikan tanpa keributan yang tidak perlu.
Menimbang Otentisitas dan Stabilitas Narasi Bangsa
Abdul Wahab mengibaratkan menonton pidato presiden saat ini seperti naik roller coaster. Di satu sisi, semangat nasionalisme terbakar hebat saat Presiden bicara soal kedaulatan sumber daya alam. Namun di sisi lain, ketidakpastian narasi meninggalkan rasa was-was.
"Seberapa besar dan mahalnya tameng komunikasi yang dibangun Bakom RI, pada akhirnya semua bergantung pada sang tokoh utama di atas panggung," tegasnya. Tantangan terbesar pemerintahan saat ini, lanjut dia, bukanlah kebijakan yang otoriter, melainkan bagaimana menyeimbangkan otentisitas pemimpin dengan stabilitas narasi bangsa.
