GORONTALO — Sebanyak 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis dinyatakan memenuhi kriteria operasional per awal Oktober, setara 97,6% dari total 27.022 dapur yang terdaftar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut dapur-dapur itu telah lulus verifikasi higiene, sanitasi, dan kelayakan layanan. Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan menyusul temuan sejumlah dapur yang harus dihentikan sementara maupun permanen.
Kriteria kelulusan mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara, tidak memiliki catatan kejadian fatal atau luar biasa, serta melayani lebih dari seribu penerima manfaat. Zulkifli—akrab disapa Zulhas—menyampaikan angka itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (19/10).
"Di BGN sudah ada penetapan SPPG operasional sejumlah 26.385 yang sudah lulus, bagus. Apa artinya bagus? Bagus itu artinya sudah memiliki SLHS, tidak di-suspend, tidak ada kejadian yang fatal, tidak ada kejadian yang luar biasa, dan melayani di atas seribu," kata Zulhas.
Sisa 637 Dapur Belum Penuhi Standar Operasional
Dari total 27.022 dapur per awal Oktober, sekitar 637 SPPG belum masuk kategori operasional penuh. Sebagian di antaranya tengah menjalani perbaikan fasilitas, sementara yang lain menunggu pemenuhan dokumen sanitasi.
Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas dan kuantitas makanan, tetapi juga aspek keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dapur. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pemeriksaan mencakup kebersihan dapur, sanitasi, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
BGN menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar. Penghentian operasional bisa bersifat sementara, tetapi ada pula yang berujung permanen.
"Setelah dilihat, ternyata misalnya IPAL-nya tidak bagus, kemudian pengelolaan limbahnya tidak bagus, kemudian ada tempat-tempat yang barangkali tidak bersih, kemudian sebaiknya kami suspend, dan ada yang sudah kami suspend permanen atas rekomendasi dari Satgas di pemerintah daerah itu," ujar Sudaryono.
Uji Coba CCTV dan AI di 70 Dapur
BGN tengah menguji sistem pemantauan dapur melalui kamera pengawas yang terhubung ke pusat. Sekitar 70 dapur mengikuti uji coba tahap awal. Rekaman CCTV nantinya dibantu teknologi kecerdasan buatan untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).
Pemantauan mencakup pengelolaan dan persiapan makanan hingga pencucian wadah makan atau ompreng. BGN juga mempertimbangkan memberi akses pemantauan terbatas kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.
Saluran Pengaduan Diperbaiki agar Laporan Cepat Ditindaklanjuti
BGN memperbaiki sistem pengaduan agar laporan dari penerima manfaat, orang tua, pihak sekolah, maupun mitra dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan sistematis. Sejumlah saluran telah disediakan, termasuk kotak pos dan alamat email khusus.
Perbaikan tata kelola ini menentukan keberlanjutan program yang menyerap anggaran besar. Bagi mitra penyedia dapur, kepatuhan SLHS dan standar sanitasi menjadi syarat utama agar kontrak layanan tidak diputus. Bagi sekolah dan orang tua, transparansi pengawasan menjadi jaminan bahwa makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan pangan.
