GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan kesiapan mempercepat penyusunan RDTR melalui penyediaan data teknis, penyelesaian kendala penataan ruang, hingga percepatan kesepakatan substansi dokumen. Langkah itu disampaikan Bupati Sofyan Puhi usai penandatanganan pakta integritas bersama Kementerian ATR/BPN. Menurut Sofyan, RDTR menentukan arah dan peruntukan ruang bagi kegiatan pembangunan maupun usaha di daerah.
Apa Isi Komitmen yang Ditandatangani?
Pakta integritas diteken Sofyan Puhi bersama Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RDTR Region II di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026). Penandatanganan menjadi bagian upaya pemerintah pusat dan daerah mempercepat penyusunan RDTR di wilayah koordinasi Region II.
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga. Instansi yang terlibat antara lain Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Informasi Geospasial.
Mengapa RDTR Penting bagi Investasi di Kabupaten Gorontalo?
Kepastian tata ruang membantu pelaku usaha memahami peruntukan wilayah sebelum menjalankan kegiatan investasi. Dengan begitu, perencanaan pembangunan berlangsung lebih terarah tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Dokumen RDTR juga menjadi instrumen untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemkab Gorontalo, percepatan ini diharapkan mendukung tata ruang yang tertib, berkelanjutan, serta memberi kepastian bagi pembangunan dan investasi.
Dukungan Anggaran dan Skema Pendanaan
Program percepatan penyusunan RDTR Tahun Anggaran 2026 didukung melalui Anggaran Belanja Tambahan serta Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dukungan tersebut memperkuat administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang.
Pelaksanaannya menuntut koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar berbagai tahapan dokumen selesai sesuai ketentuan dan jadwal. Ketersediaan data akurat, penyelarasan substansi rencana tata ruang, serta penyelesaian kendala teknis menjadi aspek penting dalam proses percepatan.
Keterlibatan Lintas Sektor
Keterlibatan lintas sektor diperlukan karena penyusunan RDTR berkaitan dengan investasi, administrasi pemerintahan, perlindungan lingkungan, hingga ketersediaan informasi geospasial. Sinergi itu diharapkan membuat percepatan penyusunan RDTR berjalan lebih efektif.
Hasil akhirnya berupa dokumen tata ruang yang mampu menjadi pedoman pemanfaatan wilayah bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha.
