GORONTALO — Keresahan warga soal distribusi elpiji bersubsidi 3 kg di Kabupaten Gorontalo mendapat respons cepat dari DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo mengatakan, pihaknya bergerak setelah keluhan seorang warga viral di media sosial.
"Kami bergerak cepat menyikapi keresahan warga terkait penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg yang ramai di media sosial," kata Arifin di Gorontalo, Selasa.
Kronologi: Warga Kecewa, Unggah ke Medsos
Menurut Arifin, persoalan bermula ketika seorang warga merasa tidak mendapatkan jatah elpiji 3 kg di salah satu pangkalan terdekat. Warga tersebut kecewa karena tidak mendapat pelayanan yang baik, lalu mengunggah keluhannya ke media sosial hingga memicu perhatian publik.
DPRD menilai, insiden ini bisa memicu kesalahpahaman yang lebih luas jika tidak segera ditangani. Karena itu, Komisi II langsung turun ke lapangan bersama Pertamina.
Aturan Sudah Jelas: Prioritas untuk Warga Sekitar
Dalam pertemuan di lokasi, DPRD dan Pertamina memediasi warga dengan pihak pangkalan. Arifin menegaskan, Pertamina sebenarnya sudah memiliki aturan baku bahwa distribusi elpiji bersubsidi harus memprioritaskan masyarakat yang tinggal di sekitar pangkalan.
"Kami menghadirkan kedua belah pihak dan menyampaikan kepada pihak pangkalan, 'bu, kalau warga tersebut terdaftar di sini dan KTP-nya juga di sini, silakan dilayani. Jangan lagi ada alasan apa pun,'" kata Arifin.
Aturan ini, lanjut dia, dibuat agar asas keadilan terpenuhi dan warga sekitar tidak perlu mencari gas hingga ke wilayah lain.
Mengapa DPRD Tidak Libatkan Media Saat Tinjauan?
Arifin menjelaskan, peninjauan sengaja dilakukan tanpa mengundang wartawan. "Peninjauan yang kami lakukan muncul ke permukaan, sehingga kami tidak ingin membawa media karena dikhawatirkan masyarakat akan salah menafsirkan informasi yang beredar," ujarnya.
DPRD memilih pendekatan langsung dengan Pertamina untuk mengklarifikasi seluruh persoalan dan miskomunikasi yang terjadi di lapangan.
Imbauan ke Pangkalan: Teliti dan Jangan Persulit Warga
Hasil mediasi, pihak pangkalan diminta lebih teliti dan tidak mempersulit warga sekitar dalam mendapatkan elpiji bersubsidi, selama administrasi kependudukan jelas. DPRD memastikan akan terus mengawasi distribusi gas melon ini agar tidak ada lagi warga yang dirugikan.
