GORONTALO — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Aryanto Husain menilai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa lagi ditangani satu kementerian saja. Sektor ini, katanya, perlu dukungan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional lebih optimal.
Pernyataan itu disampaikan Aryanto saat menghadiri Workshop Penguatan Strategi Keberlanjutan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di Universitas Hasanuddin Hotel & Convention, Makassar. Workshop digelar Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai bagian dari operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Mengapa Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan Diperlukan
Aryanto menegaskan, isu kelautan dan perikanan selama ini identik dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, kata dia, sektor ini menyentuh banyak kepentingan lain, mulai dari ketersediaan pangan bergizi, keberlanjutan sumber daya ikan, hingga kesejahteraan nelayan kecil.
"Isu kelautan dan perikanan tidak hanya dibahas di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlu ada penguatan koordinasi dan tanggung jawab lintas sektor, termasuk di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, karena sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan nasional," kata Aryanto, Kamis (15/10/2026).
Menurut Aryanto, penguatan koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan membuat kebijakan sektor kelautan dan perikanan lebih terhubung dengan agenda pangan nasional. Selama ini, lanjutnya, penanganan isu perikanan kerap berjalan sendiri tanpa terhubung dengan kebijakan pangan yang lebih luas.
KPBP sebagai Wadah Pertemuan Antar-Pemangku Kepentingan
Dalam pandangan Aryanto, KPBP punya posisi strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha perikanan, masyarakat sipil, asosiasi, dan akademisi. Forum itu dinilainya tepat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Ia berharap penguatan KPBP tidak berhenti pada diskusi. Aryanto mendorong forum tersebut menghasilkan keputusan dan langkah nyata untuk melindungi kepentingan nelayan kecil, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Workshop di Makassar menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi keberlanjutan KPBP di tingkat provinsi. Bagi Gorontalo, hasil forum itu akan menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pengelolaan perikanan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian sumber daya ikan.
